PTO

I. KEBIJAKAN POKOK

          1.1.     LATAR BELAKANG

Indonesia memiliki  persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di perdesaan.  Upaya untuk menanggulanginya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan.

Team Faskab Tanjab Barat Blusukan ke Lima Kecamatan di Wilayah Tungkal Ulu

Dalam rangka meningkatkan kinerja PNPM Mandiri Perdesaan di lima Kecamatan Wilayah Ulu, Team Faskab Tanjab Barat mengadakan Blusukan (baca:Supervisi dan Monitoring) sekaligus melaksanakan Audit Internal. Lima Kecamatan yang dikunjungi yaitu : Kecamatan Tebing Tinggi, Batang Asam, Tungkal Ulu, Merlung dan Kecamatan Renah Mendaluh. Kegiatan Supervisi dan Monitoring ini/blusukan dilaksanakan dari tanggal 30 Mei s/d 01 Juni 2013

 MAD PENETAPAN USULAN KEC.BRAM ITAM TAHUN ANGGARAN 2013

 PNPM-MPD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

GELAR KEGIATAN IST BULAN MEI 2013

Dalam Rangka peningkatan kapasitas pelaku PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terutama pelaku inti (FK/FT), Bertempat di kantor Fasilitator PNPM-MPd Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 digelar kegiatan Inservis Training yang di ikuti oleh seluruh FK/FT se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

“KESADARAN” KUNCI SUKSES PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DIPERDESAAN

1.    PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah suatu keadaan yang menunjukkan ketidakmampuan dalam memenuhi hak-hak dasarnya untuk hidup layak. Badan Pusat Statistik (BPS) berpendapat bahwa indikator nominal rata-rata kemiskinan di Indonesia sebesar Rp 211.000 per bulan per orang berdasar tingkat kebutuhan makanan dan non makanan. Sementara itu, Bank Dunia telah membuat pengukuran relatif mengenai kemiskinan dengan berstandar pada konsep purchasing power parity, yakni mulai dari standar US$ 1 , US$ 1,25 hingga US$ 2 per hari. Menurut Bappenas, kemiskinan adalah ketidakmampuan dalam memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.